 |
| ILUSTRASI |
PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA - Jenjang karir PNS daerah dinilai masih amburadul. Akibatnya, seorang PNS yang sudah terlatih tidak bisa menerapkan keahliannya karena bidang kerjanya berbeda.
Penilaian itu disampaikan Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno Minggu (18/9). "Sistem penjenjangan karir PNS daerah kacau sekali. BKN jadi sulit untuk melakukan pendataan pegawai karena petugasnya ganti terus sehingga tidak mengerti dengan apa yang diinginkan pusat," kata Edy.
Dia mencontohkan, untuk memudahkan pendataan pegawai maka BKN melatih seorang PNS untuk menjadi seorang analis kepegawaian. Namun ketika sudah pintar dan dikembalikan ke daerah, pegawai yang dilatih itu malah dipindah. Padahal untuk mendidik satu pegawai menjadi seorang analis butuh anggaran yang cukup besar.
"Ini yang menjadi kendala bagi pusat. Sengaja kita didik PNSnya agar bisa memudahkan pusat dalam meminta data kepegawaian di daerah. Tapi di daerah tidak mendukung program ini," katanya menyesalkan.
Dia ikut mengkritisi program rotasi maupun mutasi pegawai di daerah yang hanya dalam hitungan bulan. Alhasil, di daerah sulit ditemukan PNS yang punya keahlian tertentu.
"Kita mengharapkan daerah bersinergi dengan pusat. Jangan seenaknya melakukan rolling pegawai tanpa mempertimbangkan keahlian serta jenjang karir pegawai bersangkutan. Ke depan, ini akan kita ubah. Yang sudah ahli tidak bisa dipindah ke tempat lain agar jenjang karirnya jelas," pungkasnya.(Esy/jpnn).(www.pelitakarawang.com)
Penilaian itu disampaikan Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno Minggu (18/9). "Sistem penjenjangan karir PNS daerah kacau sekali. BKN jadi sulit untuk melakukan pendataan pegawai karena petugasnya ganti terus sehingga tidak mengerti dengan apa yang diinginkan pusat," kata Edy.
Dia mencontohkan, untuk memudahkan pendataan pegawai maka BKN melatih seorang PNS untuk menjadi seorang analis kepegawaian. Namun ketika sudah pintar dan dikembalikan ke daerah, pegawai yang dilatih itu malah dipindah. Padahal untuk mendidik satu pegawai menjadi seorang analis butuh anggaran yang cukup besar.
"Ini yang menjadi kendala bagi pusat. Sengaja kita didik PNSnya agar bisa memudahkan pusat dalam meminta data kepegawaian di daerah. Tapi di daerah tidak mendukung program ini," katanya menyesalkan.
Dia ikut mengkritisi program rotasi maupun mutasi pegawai di daerah yang hanya dalam hitungan bulan. Alhasil, di daerah sulit ditemukan PNS yang punya keahlian tertentu.
"Kita mengharapkan daerah bersinergi dengan pusat. Jangan seenaknya melakukan rolling pegawai tanpa mempertimbangkan keahlian serta jenjang karir pegawai bersangkutan. Ke depan, ini akan kita ubah. Yang sudah ahli tidak bisa dipindah ke tempat lain agar jenjang karirnya jelas," pungkasnya.(Esy/jpnn).(www.pelitakarawang.com)
0 komentar:
Posting Komentar