KONPERENSI KERJA DAERAH PGRI III XX TAHUN 2011

Pengurus PGRI daerah Prov.Jabar di dampingi Pengurus Daerah kab Krw,serta Kadisdikpora,di saat Menjelang Pembukaan Konperensi Kerja Daerah PGRI Kabupaten Karawang.

H Obang Nurbayu Mengatakan dlm sambutannya bahwa atas berkat bantuan dari semua Pihak terutama seluruh Anggota PGRI Kab Krw,sehingga bisa melaksanakan amanat Ad/Art PGRI, yakni melaksanakan Konkerda,serta ucapan terima kasih kepada Pengurus Prov Jabar yg langsung di hadiri oleh  Ketua PGRIProv Jabar , Bpk Edi Permadi,dan melaporkan bahwa Peserta Konkerda terdiri dari 3 orang dari masing masing Cabang  se Kab Karawang, di tambah Pengurus Daerah Kabupaten 20 orang dan tamu undangan lainnya,Sementara Ketua PGRIProv jabar dlm sambutannya di dominasi dengan Perjuangan2 PGRI terkait UKA,juga masalah Iuran,sementara Kadisdikpora hanya membacakan Amanat dari Bupati Karawang, karena tdk sempat hadir dalam acara Pembukaan,Semoga saja Hasil Konperensi Kerja yg bertempat di Jatiluhur akan membawa hasil yang signifikan terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggota,dan tentunya perlu dukungan juga dari Anggota untuk melaksanakan program-program hasil Konkerda .
Hidup Guru...Hidup PGRI..... PGRI....Yes

Read More

PENDATAAN ANGGGOTA/ GURU YANG BELUM DI SERTIFIKASI

Kepada
Yth Seluruh Ketua Cab PGRI Se Kab Karawang

I.Dasar

  Hasil Konkerda PGRI III Thn 2011 di Jatiluhur

II. Atas dasar tsb agar seluruh Ketua Cabang PGRI Mendata Guru yang Belum di sertifikasi, di buatkan daftar kolektif dari masing-masing Cabang
Dengan Di Lengkapi Oleh :
a. SK Pangkat Terakhir
b. NUPTK
c. Ijazah Terakir

III.Di laporkan ke Sekretariat PGRI Kab Karawang ( Sdr ASTA )
Demikian Agar Menjadi Maklum
Atas segala partisipasi dan perhatiannya saya Ucapkan terima Kasih

Read More

JURNAL PTK

PENGGUNAAN METODE SOSIODRAMA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DISEKOLAH DASAR

ASEP ISMAIL YUSUF

NIP. 19630719 198204 1 001

ABSTRAK

  Penelitian ini mengangkat tema peningkatan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas V Sekolah Dasar melalui penggunaan  metode sosiodrama. Pengambilan tema tersebut berangkat dari suatu pemikiran bahwa kualitas pembelajaran  di sekolah, khususnya IPS di sekolah dasar kelas V  masih kurang memuaskan, seperti guru belum menggunakan metode yang bervariasi dan masih kurangnya penggunaan alat/media yang sesuai.

Penelitian ini mengangkat masalah keadaan awal pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPS, kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS dengan memakai metode sosiodrama, hasil belajar siswa setelah menggunakan metode sosiodrama, sehingga penelitian ini diharapkan, guru sekolah dasar dapat meningkatkan mutu pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari tahap-tahap: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.

         Hasil penelitian telah berhasil mendeskripsikan efektivitas penerapan metode sosiodrama dan  penggunaan alat/media yang relevan, antara lain: (1) penggunaan metode sosiodrama dalam proses pembelajaran sejarah telah mampu mengubah keadaan awal pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPS itu sendiri hal ini disebabkan metode sosiodrama telah mampu menarik  minat belajar siswa untuk telibat secara langsung dalam proses pembelajaran tersebut; (2) pemilihan metode sosiodrama ternyata telah mampu memupuk kerjasama diantara siswa baik yang terjadi di luar proses pembelajaran seperti; meminjamkan kostum yang diperlukan oleh teman-temannya, mengajak temannya untuk menghapalkan naskah atau berlatih berakting, (3) dengan diterapkannya metode sosiodrama dalam proses pembelajaran sejarah terbukti telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat hasil belajar yang semula (hasil tes awal ) rata-ratanya 42,75 meningkat pada test akhir tindakan pertama menjadi 61,31 dan meningkat lagi pada hasil test akhir tindakan kedua menjadi 82,81. Adanya perubahan yang besar tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode sosiodrama hasil belajar siswa lebih baik. Dengan catatan keberhasilan ini bukan semata-mata karena digunakan metode sosiodrama, melainkan hasil semua komponen atau faktor-faktor lain yang mempengaruhinya diperhatikan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran secara konsekuen.

Kata Kinci : Metode Sosiodrama, Pembelajaran IPS

Read More

KISI-KISI UKA

C2

C3

C4

C5

C6

1

Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Indonesia yang mendukung

1.1

Memilih, menata, dan merepresentasi materi ajar bahasa Indonesia SD berdasarkan pemahaman tentang

1.1.1

Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD

√

√

1

1.1.2

Memilih materi ajar aspek membaca di kelas rendah SD.

√

2

1.1.3

Memilih materi ajar aspek menulis di kelas tinggi SD.

√

3

1.2

Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan

1.2.1

Memilih berbagai metode pembelajaran menulis permulaan yang dapat mengembangkan kemampuan dan

√

4

1.2.2

Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi yang dapat meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir siswa.

√

5

1.2.3

Memperjelas perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

√

6

KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL GURU SD

KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BIDANG BAHASA INDONESIA

Nomor Butir Soal

No.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator Esensial

Jenjang Kognitif

Read More

Cara Menentukan Peserta Sertifikasi Guru

Urutan Rangking Calon Peserta

Daftar calon peserta sertifikasi guru yang ditampilkan sesuai dengan data yang tersimpan dalam data NUPTK yang telah diperbaiki sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 dan diurutkan berdasar kriteria berturut turut:

1. Usia.
   Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
2. Masa Kerja.
   Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
3. Golongan
   Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.
   
   

   Prioritas Mengisi Kuota

   Guru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guru adalah sebagai berikut.
   
   
   • Semua guru yang diangkat dalam jab
   • atan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
   • Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2011.
   • Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.
   Daftar daerah di daerah perbatasan, terdepan, terluar
   
   

   Guru

   1. Cek dalam daftar calon peserta menggunakan tombol pencarian dengan memasukkan NUPTK
   2. Jika nama Anda termasuk dalam daftar calon peserta segera hubungi dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan Format A0
   3. Mengoreksi dan memperbaiki data pada Format A0 (data ini tidak boleh salah karena kemudian akan digunakan sebagai acuan untuk sertifikat pendidik)
      Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijasah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijasah terakhir dari perguruan tinggi.
   4. Mengisi pola sertifikasi yang dipilih.
      • Pola portofolio bagi guru yang memiliki dan memenuhi skor minimal portofolio (kuota maksimal 1%).
      • Pola PLPG bagi guru yang tidak memenuhi skor minimal portofolio.
      • Pola pemberian sertifikat secara langsung (PSPL) bagi guru yang telah memenuhi syarat PSPL.
   5. Menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi
      Bidang studi tersebut harus ditetapkan sendiri oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya. Harus disadari oleh guru bahwa bidang studi ini akan terus melekat dalam tugas mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru selama guru tersebut mengajar. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional karena guru harus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tersebut selama bertugas sebagai guru.
      Penetapan bidang studi sertifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
      • sesuai dengan program studi S-1 (linier),
      • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1, dapat menggunakan program studi D-III,
      • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi yang serumpun dengan program studi S-1 dan D-III,
      • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, dan harus memiliki masa kerja minimal sudah 5 tahun berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.
   6. Mengumpulkan berkas/dokumen/portofolio ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
      • Pola PSPL 
      • Pola PF mengumpulkan Portofolio
      • Pola PLPG
   7. Memantau proses penetapan peserta melalui website www.sergur.pusbangprodik.org
   8. Menerima Format A1 berisi nomor peserta sebagai bukti terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru
   9. Mencari informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi awal (bagi peserta PLPG) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing
   
   
   
   

Read More

PENGUMUMAN DAFTAR CALON KEPSEK SD YANG LULUS

62.        Keputusan Kadisdikpora Kab.Karawang No:823/SK/2219/Disdikpora/28 Nop 2011
No          No Pesera                                           Nama Peserta
1.              0002                                                      SUHARTIKA YULIAWATI,  S.Pd
2.              0003                                                      NADY,    S.Pd
3.              0004                                                      HASAN,  S.Pd
4.              0006                                                      LILIS SURYATI,  S.Pd
5.              0007                                                      HOLID,   S.Pd
6.              0009                                                      YOYO SUNARYO,  S.Pd
7.              0013                                                      SUKMARA,  S.Pd
8.              0015                                                      DASIR,  S.Pd
9.              0016                                                      HASAN,  S.Pd
10.            0020                                                      TANU SANTANU,  S.Pd
11.            0021                                                       NURHASANAH,  S.Pd
12.            0026                                                      SRI RAHAYU SUCIATI,  S.Pd
13.            0028                                                      SIRIN,   S.Pd
14.            0029                                                      ETI SUHAETI,  S.Pd
15.            0030                                                      E. MUHTAR,   S.Pd
16.            0031                                                      SUKARMAN,  S.Pd
17.            0032                                                      SUDIYATI,  S.Pd
18.            0033                                                      ALI NURDIN,  S.Pd
19.            0034                                                      WARJA ATMAJA,  S.Pd
20.            0035                                                      NURHASAN,  S.Pd
21.            0036                                                      SUPRIATNA,  S.Pd
22.            0037                                                      HJ. TURMUNIAH,  S.PdI
23.            0038                                                      ENDI SUPARDI,  S.Pd
24.            0041                                                      DADANG JAELANI,  S.Pd
25.            0042                                                      DEDIH SETIADI,  S.Pd
26.            0043                                                      ENDANG SUKMANA,  S.Pd
27.            0044                                                      UKATI,  S.Pd
28.            0047                                                      MADKARYA ATMAJA,  S.Pd
29.            0048                                                      IKA SUKARSIH,  S.Pd
30.            0050                                                      IPUK MARYANI,  S.Pd
31.            0052                                                      MARHANAH,  S.Pd
32.            0055                                                      LILIS,  S.Pd
33.            0056                                                      HJ.NENI MARYANI,  S.Pd
34.            0058                                                      HASANUDIN,  S.Pd
35.            0059                                                      SUPENDI,   S.Pd
36.            0060                                                      HJ. NURLAELA,  S.Pd
37.            0062                                                      TIRTA PRAWIRA
38.            0063                                                      ADE MUHYAR,  S.Pd
39.            0064                                                      HJ. SITI HURIAH,  S.Pd
40.            0065                                                      SAANI NURMAYANI,  S.Pd
41.            0067                                                      TAYUMI,  S.Pd
42.            0068                                                      SAMSUL KOMAR,  S.Pd
43.            0069                                                      DASMAN,  S.Pd
44.            0072                                                      N. SITI KURNIATUSA'ADAH,  S.Ag
45.            0074                                                      JUNTA JUANTA,  S.Pd
46.            0075                                                      ABU BAKAR,  S.Pd
47.            0076                                                      HJ.IMAS AGUSTINI,  S.Pd
48.            0078                                                      HJ TITIN SUPRIHATIN,  S.Pd
49.            0079                                                      DIDAH ALWARDAH,  S.Pd
50.            0080                                                      DACE DAUD
51.            0081                                                      DADANG,  S.Pd
52.            0084                                                      ABAS,  S.PDi
53.            0087                                                      NURJANAH,  S.Pd
54.            0089                                                      FARIHAH,  S.Pd
55.            0091                                                      Dra. POPON EPON
56.            0095                                                      HJ ESIH SUWARSIH,  S.Pd
57.            0096                                                      ROHMAH,  S.Pd
58.            0097                                                      ENDANG KOMARUDIN,  S.Pd
59.            0102                                                      HAMID MULYADI  P,   S.Pd
60.            0103                                                      EDI SUGANDI,  S.Pd
61.            0104                                                      MOH  WASIM,  S.Pd
62.            0105                                                      WAHYU HIDAYAT,  S.Pd
63.            0106                                                      H. ASEP SAEPUL HAYAT,  S.Ag
64.            0107                                                      RAHMAT,  S.Pd
65.            0108                                                      UJANG RIVAI,  S.Pd
66.            0111                                                      UJI SUNARTO,  S.Pd
67.            0113                                                      SELAMET RIADIANTO,  S.Pd
68.            0115                                                      SUJOYO,  S.PdI
69.            0116                                                      NUR ALI,  S.Pd
70.            0117                                                      ANO WIRYONO,  S.Pd
71.            0118                                                      SYARIFUDIN,  S.PDi
72.            0119                                                      D. SUHERMAN,  S.Pd
73.            0120                                                      EDI PRAYITNO,  S.Pd
74.            0122                                                      SAHRI,  S.Pd
75.            0123                                                      SALIM SOMAMIHARJA,  S.Pd
76.            0127                                                      ADE DEDY RAHMAT,  S.Pd
77.            0131                                                      OHAN ROHANDI,  S.Pd
78.            0132                                                      JENAL ABIDIN,  S.Pd
79.            0133                                                      LALA KOMALA,  S.Pd
80.            0134                                                      MOKH ABDURAHMAN,  S.Pd
81.            0136                                                      MOH YAIN,  S.Pd
82.            0137                                                      APUD SAEPUDIN,  S.Pd
83.            0138                                                      DARFI SULAEMAN,  S.Ag
84.            0140                                                      NENG YUNENGSIH,  S.Pd
85.            0141                                                      ENDI,  S.Pd
86.            0143                                                      SUMAATUTININGSIH,  S.Pd
87.            0144                                                      WIWI WIDIAWATI,  S.Pd
88.            0145                                                      ASEP SUTISNA,  S.Pd
89.            0146                                                      EDI KOMARUDIN,  S.Pd
90.            0147                                                      SUDIRMAN,  S.Pd
91.            0148                                                      IJEN SARJAN,  S.Pd
92.            0149                                                      LACIM,  S.Pd
93.            0151                                                      EDI SURYADI,  S.Pd
94.            0152                                                      H ASEP SUHENDI,  S.Pd

Read More

NYESEL KALAU GA DI BACA ( HUMOR )

Kisah Korban 
Krisis Global
Seribu Ciuman 
Untuk Istri Dikampung……

Saat ini zaman serba susah. 

Harga BBM naik, akibatnya terjadi PHK di

berbagai perusahaan. 

Salah satu yang terkena PHK adalah a.iyus. 

Bulan ini ia tidak bisa lagi mengirim uang untuk istrinya di kampung halaman...

Ia hanya bisa mengirim surat . Isinya demikian:

Istriku Tercinta,

Maafkan kanda sayang, bulan ini Kanda tidak bisa mengirim uang untuk

kebutuhan keluarga di rumah. Kanda hanya bisa mengirimimu 1000 ciuman.

- Kanda A.IYUS –

Seminggu kemudian A.IYUS mendapat surat balasan dari istri tercintanya:

Kanda a.iyus tersayang, Terima kasih atas kiriman 1000 ciumanmu. 

Untuk bulan ini Dinda akan

menyampaikan laporan pengeluaran keluarga :

• Tukang minyak bersedia menerima 2 ciuman setiap kali membeli 5 liter minyak tanah

• Tukang listrik mau dibayar dengan 4 ciuman per tanggal 10 setiap bulannya

• Pemilik kontrakan rumah mau dibayar cicil dengan 3 kali ciuman setiap harinya

Engkoh pemilik toko bahan makanan tidak mau dibayar pakai ciuman. Ia maunya

dibayar dengan yang lain.. Ya terpaksa Dinda berikan saja

• Hal yang sama juga Dinda berikan buat kepala sekolah dan gurunya si Udin yang sudah 3 bulan nunggak uang sekolah

• Besok Dinda mau ke pegadaian untuk tukerin 200 ciuman dengan uang tunai,

karena yang punya pegadaian sudah bersedia menukarkan 200 ciuman ditambah bayaran lainnya dengan uang Rp650 ribu, lumayan buat ongkos sebulan.......

• Keperluan pribadi Dinda bulan ini mencapai 50 ciuman.

• Kanda tersayang,.... bulan ini Dinda merasa jadi orang yang paling kaya di kampung, 

karena sekarang Dinda memberikan piutang ciuman ke banyak pemuda di kampung kita dan siap ditukar kapan pun Dinda butuhkan..... 

Kanda, dari kanda masih tersisa 125 ciuman, apakah kanda punya ide? atau dinda tabung saja ya?

- Dinda tersayang - 

Gubrraaaak!! 
a.iYUS pINGSAN

Read More

PB PGRI KIRIM SURAT KE MENTERI KEU,TTG PEMBAYARAN TUNJANGAN SERTIFIKASI

 PENGURUS BESAR

          PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

( NATIONAL BOARD OF TEACHER ASSOCIATION OF THE REPUBLIC INDONESIA)

Jln Tanah Abang III No 24 Jakarta 10160-Indonesia

Telp. : ( 021 ) 383 1121-3849856,FAK: ( 021 ) 344 6504

Email : pbpgri@pgri.or.id,pbpgri@yahoo.com Website:www.pgri.or.id

Nomor             : 510 /Um/PB/XX/2011                                                                 10  Oktober  2011

Lamp.              :-

Hal                   : Realisasi Pembayaran

                          Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan

Kepaada Yth

Bapak Menteri Keuangan RI

Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4

Jakarta

DENGAN HORMAT

Kami  berdo’a  semoga Bapak Menteri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan Allah Swt dalam memimpin Kementerian Keuangan RI,Amin.

Memperhatikan Peraturan menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 dan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri SIpil Daerah Kepada Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011,serta menanggapi laporan dari berbagai daerah tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan,perlu kami sampaikan beerapa hal sebagai berikut :

1.      Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segala upaya yang di lakukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan lainnya.

2.      Kami laporkan bahwa sampai saat ini banyak Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan sehingga para guru banyak yang belum menerima hak-haknya.

3.      Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan yang telah dilakukan Kab/Kota telah MELANGGAR ketentuan Permenkeu Nomor 71/PMK.07/2011 dan Nomor 72/PMK.07/2011 baik waktu pembayaran,jumlah  bulan yang harus dibayarkan,maupun nominalnya yang tidak sesuai dengan gaji pokok.

Oleh karena itu,PB PGRI mendesak kepada Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Kabupaten/Kota terkait dengaan waktu pembayaran,jumlah bulan, dan nominal yang tidak sesuai ketentuan demi ketentraman guru dalam melaksanakan Tugas.

Sesuai usulan PB PGRI  melalui surat kami Nomor 203/Um/PB/XX/2011 tertanggal 11 April 2011 perihal Pembayaran Tunjangan Profesi Guru,agar tunjangan profesi Guru  dapat di terima tepat waktu,nominal sesuai ketentuan,dan dapat di rancang penggunaannya untuk peningkatan profesi,kami usulkan agar tunjangan profesi guru dibayarkan setiap bulan  bersamaan dengan gaji.

Atas kebijakan dan perhatian Bpak Menteri,kami menyampaikan terima kasih.

Ketua Umum                                                             Sekretaris Jenderal

        Ttd                                                                               Ttd

Dr.H.SULISTIYO,  M,Pd                          H. SAHIRI HERMAWAN,S.H,  MH

NPA.11201008541                                    NPA.1001170001

Tembusan Yth

1.      Presiden RI

2.      Wakil Presiden RI

3.      Ketua DPR RI

4.      Ketua DPD RI

5.      Menteri Dalam Negeri

6.      Menteri Pendidikan Nasional RI

7.      Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

8.      Ketua Komisi X DPR RI

9.      Ketua Komite III DPD RI

10.  Gubernur  Seluruh Indonesia

11.  Ketua Pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia

Read More

INFORMAASI PESERTA SERTIFIKASI

Selamat Datang

Layanan ini disediakan untuk memberikan Informasi calon peserta setifikasi guru 2012 yang berisi daftar guru yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon peserta sertifikasi guru tahun 2012 sesuai database NUPTK per tanggal 30 september 2011.

Daftar tersebut dapat dilihat melalui tautan dibawah ini,

 Peserta

Persyaratan

1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
3. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
   • bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
   • bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.
4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru dari Bupati/Walikota.
5. Sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan (30 Desember 2005).
6. Pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun.
7. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
8. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:
   • pada 1 Januari 2012 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
   • mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

Daftar calon peserta sertifikasi guru tersebut diurutkan berdasar kriteria berturut turut usia, masa kerja, dan golongan.

Jika data diri saudara belum tertera dalam daftar layak calon peserta padahal saudara memenuhi syarat, anda dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini

Prosedur perbaikan data NUPTK

• Guru membawa salinan dokumen sebagai bukti fisik perbaikan data ke dinas pendidikan setempat
• Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan perbaikan database NUPTK guru tersebut dan mengirimkan salinan dokumen tersebut ke LPMP
• LPMP melakukan persetujuan (approval) terhadap perbaikan data tersebut berdasarkan salinan dokumen yang dikirim oleh dinas kabupaten/kota.

Perbaikan data NUPTK untuk pelaksanaan sertifikasi guru 2012 berakhir pada tanggal 1 Desember 2011.

Read More

Beban Mengajar 24 Jam/Minggu

Pengurus PGRI Yth,

Surat Pengurus Besar PGRI kepada Bapak Mendiknas RI No. 229/Um/PB/XX/2011 tertanggal 26 April 2011 tentang Usul Perpanjangan dan Perubahan Permendiknas No 39 Th 2009, direspon. Pasal 5 ayat (1) Permen tersebut telah diperpanjang s.d.  akhir Desember 2011. Perubahan tersebut tertuang dalam Permendiknas No 30 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Pengurus Besar PGRI tetap terus berjuang agar beban mengajar tatap muka 24 jam bisa disiasati agar tidak memberatkan guru.

Terima kasih.

Salam

Sulistiyo

Ketua Umum PB PGRI

Read More

Kemendiknas Menjadi Kemendikbud

Dengan hormat,

Kami berdoa semoga Bapak selalu memperoleh rahmat dan hidayah Allah Swt., sehingga  sukses dalam memimpin bangsa Indonesia yang kita cintai.Amiin.

PGRI  menyambut  baik kebijakan Bapak Presiden mengubah nomenklaturKementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dijelaskan pada saat pengumuman reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur tersebut,  pada tanggal 20 Oktober 2011, Pengurus Besar PGRI melakukan rapat koordinasi dengan Badan Penasehat, Pengurus PGRI Provinsi, Para Rektor Perguruan Tinggi PGRI, dan Gugus Pemikir PGRI.  Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, PB PGRI menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

 1.      Dengan dimasukkannya kebudayaan ke dalam kementerian pendidikan, diharapkan dapat memperkokoh upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan,  kebudayaan, dan karakter bangsa.

 2.      Perubahan Kementerian Pendidikan Nasional RI menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI perlu diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi kementerian. PGRI meminta agar unit utama yaitu Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan dipertahankan dan dimaksimalkan fungsinya, yaitu dalam rangka menangani peningkatan profesi dan perlindungan guru serta memastikan penjaminan mutu pendidikan, sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada peringatan HGN/HUT PGRI ke-65 tahun 2010 di Jakarta.

 3.      PGRI berpendapat bahwa struktur organisasi Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang berlaku sekarang sebagaimana diatur dalam  Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tidak sesuai dengan amanat Presiden.  Di samping  itu,  struktur organisasi badan tersebut  tidak sesuai dengan  kesepakatan bersama antara Pimpinan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, dan Ketua Umum PB PGRI pada tanggal 22 Oktober 2010.

 4.      Perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kedudayaan RI sebaiknya diikuti dengan ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam menetapkan struktur organisasi pendidikan dan kebudayaan  di provinsi dan kabupaten/kota. 

Atas perhatian Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih.

Read More